Home / Berita Umum / Ahmad Mencalonkan Diri Menjadi Gubernur Maluku Utara

Ahmad Mencalonkan Diri Menjadi Gubernur Maluku Utara

Ahmad Mencalonkan Diri Menjadi Gubernur Maluku Utara – Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton menambah panjang daftar tersangka KPK dari unsur kepala daerah. Dalam daftar itu, Anton jadi tersangka yg ke-87 selama peristiwa berdirinya KPK.

Dalam daftar yg didapat detikcom dari KPK, saat sebelum Anton, ada nama Ahmad Hidayat Mus yg terlebih dulu diputuskan KPK menjadi tersangka. Ahmad dijerat KPK lantaran dikira laksanakan korupsi kala menjabat menjadi Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010.

Dan dalam pilkada serentak 2018 ini, Ahmad mencalonkan diri menjadi Gubernur Maluku Utara. Daftar itu benar-benar berisi banyak tersangka yg kala laksanakan perbuatan korupsi berhubungan dengan jabatannya menjadi kepala daerah. Oleh sebab itu, nama Ya’qud Ananda Gudban sebagai calon Wali Kota Malang tak masuk dalam daftar itu.

Dan, Anton yg juga calon Wali Kota Malang jadi barisan ke-87 lantaran perbuatan korupsi yg disangkakan kepadanya berhubungan dengan jabatan terdahulunya yakni Wali Kota Malang periode 2013-2018. Disamping itu, Ya’qud dijerat KPK dalam kemampuan menjadi anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Nama Anton serta Ya’qud baru diumumkan KPK menjadi tersangka pada Rabu (21/3) tempo hari. Keduanya diputuskan KPK menjadi tersangka berbarengan 17 orang yang lain yg segalanya merupakan anggota DPRD Kota Malang.

Perkara yg menjerat mereka berasal dari operasi tangkap tangan KPK kepada Ketua DPRD Malang 2014-2019 M Arief Wicaksono serta Kadis Pekerjaan Umum Malang 2015 Jarot Edy Sulistiyono. Keduanya sekarang udah menekuni sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

” Persoalan ini juga memberikan bagaimana korupsi dilaksanakan dengan cara massal, ” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.

KPK memanggil Anton berikan suap Rp 700 juta terhadap Arief lewat Jarot. Sesudah itu, Arief dimaksud membagikan Rp 600 juta terhadap banyak anggota DPRD Malang.

Kembali bab daftar panjang kepala daerah yg jadi tersangka KPK. Sejak mulai instansi antirasuah itu berdiri pada th. 2002, unsur kepala daerah yg dijerat KPK komplet dari Aceh hingga Papua. Anton lantas menambah jumlah tersangka dari Jawa Timur yg awal mulanya 7 orang jadi 8 orang.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah sempat memberikan banyak kepala daerah yg dijerat KPK sebagian besar tentang suap. Tidak hanya itu, lanjut Febri, ada juga yg tersangkut penerimaan fee project sampai pungutan liar dari puskesmas.

” Apabila dipandang dari sifat korupsi serta resikonya ke warga daerah, korupsi yg dilaksanakan kepala daerah ini butuh jadi perhatian dengan cara serius oleh semua lembaga yg berwenang, ” kata Febri.

” Ke depan penindakan senantiasa diperkuat serta dengan cara seimbang usaha mencegahan juga dilaksanakan. KPK udah bersua juga berapa kali dengan Mendagri utk hadapi kenyataan ini. Mudah-mudahan mampu membuahkan hal yg positif, ” tambah Febri.

Selanjutnya daftarnya menurut lokasi (baik gubernur, wali kota, atau bupati) :

– Aceh 2 orang
– Sumatera Utara 9 orang
– Riau 5 orang
– Kepulauan Riau 2 orang
– Jambi 1 orang
– Bengkulu 2 orang
– Sumatera Selatan 6 orang
– Lampung 1 orang
– Jawa Barat 12 orang
– Jawa Tengah 6 orang
– Jawa Timur 8 orang
– Kalimantan Selatan 1 orang
– Kalimantan Tengah 1 orang
– Kalimantan Timur 6 orang
– Sulawesi Selatan 2 orang
– Sulawesi Tengah 1 orang
– Sulawesi Tenggara 4 orang
– Sulawesi Utara 5 orang
– Maluku Utara 3 orang
– Nusa Tenggara Barat 3 orang
– Nusa Tenggara Timur 2 orang
– Papua 5 orang

About admin