Home / Berita Umum / Atas Ditolaknya PK Baiq Nuril Minta Bantuan Jokowi

Atas Ditolaknya PK Baiq Nuril Minta Bantuan Jokowi

Atas Ditolaknya PK Baiq Nuril Minta Bantuan Jokowi – Baiq Nuril mengharapkan dapat berjumpa Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Baiq Nuril pingin meminta dukungan berkaitan usaha inspeksi kembali (PK) yang tidak diterima Mahkamah Agung (MA) .

” Terhadap Bapak Presiden Jokowi, saya Nuril Maknun. Saya pingin meminta janji bapak mengenai pernyataan bapak yang dahulu pingin memberikannya amnesti terhadap saya, ” kata Baiq Nuril dalam temu wartawan di Fakultas Hukum Kampus Mataram, Jumat (5/7/2019) .

MA menampik PK yang diserahkan Baiq Nuril lantaran hukuman pada tingkat kasasi dianggap tidak berlangsung kekhilafan pada ketetapan hakim. MA terus memberi hukuman Baiq Nuril saat 6 bulan penjara serta denda Rp 500 juta dengan subsider 3 bulan. Lantaran ketentuan ini, Baiq Nuril pingin berjumpa Jokowi.

” Andaikan saya dikasih peluang buat berjumpa langsung dengan bapak. Saya rakyat bapak, saya pingin memberikannya keluhan saya ke bapak, ” ujar ia.

” Andaikan bapak memberikannya amnesti ke saya. Saya sangat-sangat ucapkan terima kasih. Yang pasti waktu ini saya cuma menginginkan amnesti dari bapak, ” tambah Baiq Nuril.

Dalam ketentuan MA, Baiq Nuril dikatakan bisa di buktikan bersalah melanggar Klausal 27 ayat 1 UU ITE jo Klausal 45 ayat 1 UU ITE. Mengambil ketentuan MA, Baiq Nuril dikatakan bisa di buktikan bersalah mentransfer/mentransmisikan rekaman percakapannya dengan eks atasannya berinisial M kala Baiq Nuril berubah menjadi staf honorer di SMAN 7 Mataram.

Berkaitan perkara ITE ini, Baiq Nuril memperjelas menyengaja merekam penuturan dengan sisa atasannya di SMAN 7 Mataram berinisial M buat bela diri. M, disebutkan Baiq Nuril, sering menelepon dirinya sendiri serta bicara cabul.

Sedang Jokowi menampik memberi komentar ketentuan MA atas perkara itu. Tetapi Jokowi memperjelas masalah itu telah masuk ke ranah eksekutif, karena itu ia bakal ambil sikap.

” Saya bakal bicarakan dahulu dengan Menteri Hukum serta HAM, Jaksa Agung, Menko Polhukam, buat memastikan apa amnesti, apa lainnya, ” kata Jokowi, Jumat (5/7) .

About penulis77