Home / Uncategorized / DPR Dalam Rencana Peranan Pengawasan Punya 3 (tiga) Hak

DPR Dalam Rencana Peranan Pengawasan Punya 3 (tiga) Hak

DPR Dalam Rencana Peranan Pengawasan Punya 3 (tiga) Hak – Pasal 79 ayat (1) UU MD3 mengatur, DPR dalam rencana peranan pengawasan punya 3 (tiga) hak yakni hak hak bertanya, hak angket, serta hak menjelaskan pendapat. Berkenaan pengertian serta siapa subyek yang sanggup digunakan hak angket dirapikan dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mengatur : Hak angket sama seperti disebut pada ayat (1) huruf b merupakan hak DPR buat melaksanakan penyelidikan pada proses satu undang-undang serta/atau kebijakan Pemerintah yang bersangkutan dengan hal mutlak, strategis, serta beresiko luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara yang disangka bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Berkenaan siapakah pemerintah yang disebut dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 itu, sebetulnya udah dibatasi di keterangan Pasal 79 ayat (3) yakni : Proses satu undang-undang serta/atau kebijakan Pemerintah sanggup berwujud kebijakan yang dijalankan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan instansi pemerintah nonkementerian.

Dengan mendasarkan pada keterangan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, jadi KPK bukan termasuk juga dalam kualifikasi Pemerintah. Sesaat, agar dapat jelas apakah KPK sebagai definisi Instansi Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sanggup menunjuk pada regulasi yang mengatur terkait instansi apa saja yang sanggup dikelompokkan sebagai LPNK.

Regulasi yang mengatur terkait LPNK yang sanggup jadikan rekomendasi waktu ini merupakan Aturan Presiden No 4 Th. 2013 terkait Pergantian kedelapan atas Ketentuan Presiden No 110 Th. 2001 terkait Unit Organisasi serta Pekerjaan Eselon I Instansi Pemerintah Non Kementerian. Pasal 1 Perpres 4/2013 memberikannya limitasi instansi mana saja yang termasuk juga LPNK.

Yakni, ada 14 (empat belas) instansi mencakup : Instansi Administrasi Negara (LAN) ; Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ; Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) ; Perpustakaan Nasional Republik (PERPUSNAS) ; Tubuh Standardisasi Nasional (BSN) ; Tubuh Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) ; Tubuh Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ; Instansi Sandi Negara (LEMSANEG) ; Tubuh Kependudukan serta Keluarga Merencanakan Nasional (BKKBN) ; Instansi Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) ; Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (BPKP) ; Instansi Pengetahuan Pengetahuan Indonesia (LIPI) ; Tubuh Pengkajian serta Aplikasi Tehnologi (BPPT) ; serta Tubuh Pengawasan Obat serta Makanan (BPOM).

Mengacu pada Pasal 1 Perpres 4/2013 jadi telah terang KPK bukan hanya termasuk juga definisi LPNK. Dengan tak masuknya KPK sebagai LPNK serta dalam klasifikasi Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, atau Jaksa Agung jadi dengan cara terang KPK tak penuhi pengertian pemerintah sama seperti dirapikan keterangan Pasal 79 ayat (3) UU MD3.

Memanglah, ada argumentasi dari pihak pengusul, kalau hak angket DPR bukan hanya bab cuman berkenaan kebijakan pemerintah tapi juga sanggup difungsikan buat menyelidiki proses undang-undang oleh satu instansi negara apa pun. Menurut pengusul, meskipun KPK bukan pemerintah tapi berkategori sebagai pelaksana UU, jadi terus sanggup jadi subyek hak angket.

Argumentasi itu juga tak sanggup di terima. Mengingat, sama sesuai Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 KPK berkedudukan sebagai badan-badan lain yang fungsinya bersangkutan dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dengan cara komplet mengatur : Badan-badan lain yang fungsinya bersangkutan dengan kekuasaan kehakiman dirapikan dalam undang-undang. Sesuai sama Pasal 6 huruf c Undang-Undang No 30 Th. 2002 terkait KPK yang sebutkan salah pekerjaan KPK merupakan melaksanakan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan pada tindak pidana korupsi, bermakna memperlihatkan KPK masuk definisi Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

Mengingat kedudukan sebagai tubuh yang bersangkutan dengan kekuasaan kehakiman, jadi kehadiran KPK tak dapat dilepaskan juga atas jaminan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur : Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka buat mengadakan peradilan faedah menegakkan hukum serta keadilan.

Dengan basic Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 itu jadi KPK ditanggung kemerdekaannya dalam mobilisasi wewenangnya, sama juga dengan jaminan pada Mahkamah Agung serta tubuh peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Kemerdekaan yang disebut merupakan bebas dari efek serta intervensi kekuasaan mana juga dalam mobilisasi wewenang penyelidikan, penyidikan serta penuntutan.

Sebagai penegasan atas jaminan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 itu, jadi Pasal 3 UU KPK juga mengatur : Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan instansi negara yang dalam melakukan pekerjaan serta wewenangnya miliki sifat mandiri serta bebas dari efek kekuasaan mana juga.

Mendasarkan pada aturan UUD 1945 jadi pemanfaatan hak angket DPR pada KPK tidak cuman tak pas dari sisi subyek, juga sanggup dimaknai sebagai usaha mengintervensi pelaku kekuasaan kehakiman serta badan-badan lain yang bersangkutan dengan kekuasaan kehakiman —dalam hal semacam ini termasuk juga KPK.

Selanjutnya, mengingat angket DPR pada KPK punya kandungan cacat mekanisme serta cacat substansi, jadi resikonya hak angket ini mesti di kira batal buat hukum. Jadi KPK tak perlu terikat pada pemanfaatan hak angket itu. Apabila DPR terus memaksakan pemanfaatan hak angket itu, jadi sebetulnya DPR bukan cuma tidak mematuhi UU tetapi juga konstitusi hukum basic paling tinggi di Indonesia.

About admin