Home / Berita Umum / Indonesia Dalam Mencegah Korupsi Melalui Implementasi Open Government

Indonesia Dalam Mencegah Korupsi Melalui Implementasi Open Government

Indonesia Dalam Mencegah Korupsi Melalui Implementasi Open Government – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan prinsip Indonesia dalam menghambat korupsi lewat implementasi open government dalam the 18th International Anti-Corruption Conference (IACC) yg digelar di Kopenhagen, Denmark, Senin (22/10).

Sejumlah usaha yg sudah dilaksanakan pemerintah Indonesia, salah satunya bangun Service Masukan serta Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), suatu tempat masukan serta pengaduan berbasiskan sosial media, mempraktikkan Satu Peta atau One Map Policy, suatu keputusan yg punya tujuan untuk membuahkan kabar geospasial yg dapat dipercaya, sampai menerbitkan Aturan Presiden Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2018 perihal Aplikasi Prinsip Mengetahui Pemilik Fungsi dari Korporasi dalam rencana mencegah serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana permodalan terorisme.

“Pemerintahan terbuka, transparan, serta akuntabel yg dikerjakan dengan prinsip open government sangat utama untuk dikerjakan di Indonesia lantaran dengan siasat itu, peluang untuk lakukan tindakan menantang hukum seperti korupsi bisa didesak. Dalam implementasinya, open government serta open data butuh dapat dukungan oleh penduduk, bagian swasta, akademisi, pun alat, supaya ide itu dapat memajukan pembangunan yg lebih efisien serta berpengaruh optimal untuk kesejahteraan rakyat. Dalam praktiknya, open data makroekonomi yg keluar lewat cara periodik, bisa membawa efek positif pada investasi langsung asing atau foreign direct investment serta valuasi credit resiko,” tutur Menteri Bambang seperti diungkapkan dalam tayangan wartawan KBRI Kopenhagen

Di IACC yg dikunjungi perwakilan dari 135 negara dengan banyaknya simpatisan menggapai lebih dari 2000 peserta dari golongan pemerintahan, akademisi, sampai bagian swasta serta pemangku kebutuhan pembangunan lainnya, Menteri Bambang memberikan contoh best practices dari aplikasi open government di Indonesia, salah satunya mode rencana daring atau e-planning Jogjaplan yg diimplementasikan oleh Pemerintah Yogyakarta.

Jogjaplan berperan menjadi medium persiapan program pemerintah supaya bisa ditunaikan lewat cara ringan, cepat, tepat, sesuai dengan peraturan yg laku, dan menampung peranan beberapa pemangku kebutuhan berkenaan. Dengan Jogjaplan, Tubuh Rencana Pembangunan Daerah (Bappeda) bisa mengoptimalkan satu program supaya lebih berguna untuk penduduk. Diluar itu, ada juga mode e-budgeting yg ditempatkan Pemerintah Surabaya.

Mode berbasiskan computer ini memfasilitasi rencana draf Budget Penghasilan serta Berbelanja Daerah (APBD) dengan Pergantian Budget Kegiata (PAK) Pemerintah Kota Surabaya. Implementasi e-budgeting ini bisa dibuktikan dapat mengirit keuangan lokal sampai 30 %.

Contoh yang lain merupakan open biaya yg ditunaikan Kota Ambon. Dengan siasat ini, laporan budget ada dalam beberapa situs pemerintahan Kota Ambon hingga bisa dibuka oleh penduduk yg mengidamkan transparansi budget. Dalam soal penyediaan terbuka, Kabupaten Bojonegoro pun berubah menjadi contoh lantaran sukses menempatkan Bojonegoro Open Sistem (BOS), suatu pusat kabar daring yg menampung detil penyediaan barang publik dari hulu ke hilir lewat cara transparan, termasuk kabar pihak yg bekerja untuk penyediaan, mutu barang serta layanan, sampai proses audit.

Prinsip open government bisa pula diimplementasikan untuk Dana Desa hingga publik bisa mengamati pemanfaatan dana serta saling bersama menghambat korupsi. Salah satunya contoh aplikasi prinsip itu merupakan aplikasi Dana Desa untuk service kesehatan di Kota Kupang, Kabupaten Sikka, serta Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

Di lokasi itu, pemanfaatan Dana Desa ditunaikan dengan pendekatan akuntabilitas sosial hingga dapat memajukan efektivitas service kesehatan di Puskesmas daerah, termasuk juga penerimaan bidan, penyediaan perlengkapan, pembangunan infrastruktur partisan, penyediaan listrik serta air, dan kursus serta peningkatan untuk sukarelawan dibagian kesehatan.

“Indonesia mengharap implementasi open government bisa berperan langsung pada beragam bagian pembangunan, mencakup penurunan kemiskinan, perubahan ekonomi, service publik, pelestarian lingkungan berkepanjangan, serta mencegah korupsi,” tegas Menteri Bambang.

Pada Juli 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah meneken Aturan Presiden Nomer 54 Tahun 2018 perihal Siasat Nasional Mencegah Korupsi. Lewat Perpres ini, tiap-tiap pemangku kebutuhan yg ikut serta seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Pegawai Negara serta Reformasi Birokrasi bekerja untuk memaksimalkan usaha mencegah korupsi dengan libatkan penduduk sipil serta pemangku kebutuhan nonpemerintah yang lain.

Siasat Nasional Mencegah Korupsi konsentrasi pada tiga bagian, yaitu: 1) perizinan serta tata niaga; 2) keuangan negara; serta 3) penegakkan hukum serta reformasi birokrasi. Ke-3 bagian itu berubah menjadi pokok dari Ide Perbuatan Mencegah Korupsi yg ikut tekankan utamanya implementasi prinsip-prinsip open government hingga negara dapat menghambat praktik-praktik korupsi. Pemberantasan korupsi, tidak cuman berubah menjadi salah satunya prioritas pokok Pemerintah Indonesia dalam implementasi open government, pun searah dengan Maksud 16: Perdamaian, Keadilan, serta Kelembagaan yg Kokoh dalam Maksud Pembangunan Berkepanjangan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Open Government Indonesia yg di luncurkan pada 2012 adalah ide keterbukaan pemerintah yg punya tujuan untuk memajukan pemerintah Indonesia untuk makin inovatif, partisipatif, akuntabel, serta transparan. Ide Open Government Indonesia merupakan sisi dari ide global Open Government Partnership (OGP) dimana Indonesia ikut berubah menjadi salah satunya negara dari 8 negara pendiri ide OGP. Tertulis 78 negara bergabung dalam OGP semenjak ide itu di luncurkan pada 2011 sampai sekarang. Lantaran usaha berkelanjutan dalam mempraktikkan nilai-nilai pemerintahan terbuka, baik dalam kondisi lokal atau internasional, Indonesia sukses mendapatkan posisi 32 dari 102 negara dalam 2015 World Justice Proyek Open Government Index.

Indonesia pun tengah menyediakan Ide Perbuatan Open Government Indonesia 2018-2020 yg tekankan pada utamanya kontribusi publik, reformasi birokrasi, perubahan service publik, serta akses pada kabar publik dalam implementasi open government. Ide perbuatan itu akan juga konsentrasi dalam perbaikan mutu mode e-procurement, e-catalogue, pun e-planning serta e-budgeting dan dikehendaki bisa memajukan mepercepat terciptanya keterbukaan serta kontribusi penduduk salah satunya tentang gosip keterbukaan penganggaran dana desa, kontribusi penduduk berkenaan gosip kemiskinan dan gosip transparansi Beneficial Ownership. Penduduk bisa terlibat memberikannya masukan dalam penataan Ide Perbuatan Open Government Indonesia 2018-2020 lewat portal digital yg disiapkan pada tautan bit.ly/nap-OGI.

Dalam kunjungan kerja ke Denmark itu, tidak cuman hadir IACC, Menteri Bambang akan juga ada dalam pertemuan bilateral dengan UK Prime Minister’s Anti-Corruption Champion John Penrose MP untuk mengulas mencegah korupsi yg efisien untuk Indonesia. Diluar itu, Menteri Bambang pun terjadwal untuk berjumpa Danish Minister of Finance serta Danish Minister of Energy, Utilities and Climate dan CEO Investment Fund for Developing Countries (IFU) untuk mengulas contoh technologi terbaru berbasiskan daya baru serta terbarukan hasil Denmark dan kemampuan pemanfaatan daya itu untuk Indonesia.

About admin