Home / Berita Umum / Kades di Sumsel Ditangkap Polisi Diduga Menilap Dana Desa Ratusan Juta Rupiah

Kades di Sumsel Ditangkap Polisi Diduga Menilap Dana Desa Ratusan Juta Rupiah

Kades di Sumsel Ditangkap Polisi Diduga Menilap Dana Desa Ratusan Juta Rupiah – Seseorang pelaku kepala desa asal Lahat, Sumatera Selatan diamankan polisi sesudah disangka menilap dana desa beberapa ratus juta rupiah. Mirisnya, dana itu disangka dipakai sang kepala desa untuk liburan serta pesta pernikahan.

Tindak pidana korupsi pengendalian dana desa dikerjakan Anhar Juhari (47), Kepala desa Kota Raya Darat, Pajar Bulan, Kabupaten Lahat. Korupsi dikerjakan Anhar seseorang diri tiada dibantu staf serta deretan.

“Benar ada pelaku kepala desa yang diamankan sebab korupsi dana desa. Banyaknya Rp 486 juta dari keseluruhan pagu Rp 586 juta lebih yang datang dari APBN,” jelas Kapolres Lahat, AKBP Ferry Harahap waktu diminta konfirmasi, Kamis (24/1/2019).

Disebutkan Ferry, dana desa yang disangka ditilap sang kepala desa adalah dana aturan tahun 2016 kemarin. Walau sebenarnya dana desa itu semestinya dipakai untuk perbaikan jalan pertanian.

“Dana desa itu sesuai dengan RAB untuk bangun jalan usaha tani, tetapi itu tidak dipakai. Sesudah dicek pihak inspektorat, hampir semua dipakai untuk kebutuhan pribadi ia,” kata Ferry.

“Kebutuhan pribadinya ini seperti apakah. Pertama ia pakai untuk pesta nikah keponakanya. Ke-2, ia digunakan untuk berjalan-jalan atau dapat disebutkan ini untuk berlibur uangnya,” sambung Ferry.

Ferry menuturkan, modus yang digunakan oleh sang kepala desa tidak lainnya yaitu dengan memberi faktur fiktif. Walau jalan sempat ingin ditangani, nyatanya sampai sekarang tidak tampak wujudnya.

“Kami sudah sempat bertanya, yang ditangani dimana? Ia katakan ‘nggak ada’. Memang sesudah kami cek tidak ada jalan yang ditangani. Berarti negara sudah rugi Rp 486 juta lebih. Anhar terduga tunggal,” kata Ferry.

Atas perbuatanya, sang kepala desa sekarang mesti mendekam di sel tahanan Polres Lahat. Ia terancam Masalah 2 serta 3 UU RI Nomer 31 tahun 1999 yang sudah dirubah dalam UU Nomer 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

About admin