Home / Berita Umum / Mesti Dukung Jokowi Setiap Orang Sama Kedudukannya Di Mata Hukum

Mesti Dukung Jokowi Setiap Orang Sama Kedudukannya Di Mata Hukum

Mesti Dukung Jokowi Setiap Orang Sama Kedudukannya Di Mata Hukum – Sekretaris Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menyatakan tdk ada kepala daerah yg kebal hukum. Lantas dengan kepala daerah yg memberi suport pada Jokowi-Amin tdk bermakna kebal hukum.

“Suport pada Pak Jokowi bukan bermakna garansi selanjutnya jadi kebal hukum. Kalaupun kita lihatbpresiden pun tdk punyai kewenangan buat tersangkut pada masalah hukum,” kata Hasto pada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).
Hasto yang Sekjen PDI Perjuangan menyebutkan suport dari kepala daerah buat pasangan nomer urut 1 bukan buat mencari perlindungan hukum. Namun suport dikasihkan sebab program-program Jokowi yg dipandang pro rakyat.

Sama dengan Hasto, Juru bicara TKN Lena Maryana Mukti menyebutkan tiap-tiap orang kedudukannya sama di mata hukum biarpun orang menyuport Jokowi.

“Selama ini Presiden Jokowi mulai sejak awal menyebutkan akan tidak mengintervensi masalah hukum yg ditemui oleh siapa saja. Itu prinsip yg dipegang oleh Pak Jokowi serta tak usah kami gembar-gemborkan sebab sebenarnya belum pernah ada masalah yg bebas sebab ada intervensi dari pemerintah atau dari Presiden Jokowi,” kata Lena.

Pengakuan TKN ini berkaitan OTT KPK pada Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu melalui operasi tangkap tangan (OTT). Remigo diamankan atas perkiraan suap berkaitan project di Dinas PUPR Pemerintah Pakpak Baharat tahun biaya 2018. Penyidik KPK mengambil alih uang Rp 150 juta dalam OTT itu.

Ada lima orang-orang yg ditahan KPK, ialah Plt Kadis PUPR Pemkab Pakpak Bharat David Anderson Karosekali (DAK), Hendriko Sembiring (HSE), Syekhani (S), Jufri Mark Bonardo Simanjuntak (JBS), serta Reza Pahlevi (RP).

Remigo serta dua terduga yang lain dijaring dengan Masalah 12 huruf a serta Masalah 12 huruf b atau Masalah 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 juncto Masalah 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

About admin