Home / Berita Umum / Surat Kuasa Prabowo sandi Diberikan Pada Kuasa Hukumnya

Surat Kuasa Prabowo sandi Diberikan Pada Kuasa Hukumnya

Surat Kuasa Prabowo sandi Diberikan Pada Kuasa Hukumnya – Kuasa hukum Prabowo Subianto, Nicholay Aprilindo, dalam masalah di Mahkamah Agung (MA) menolak ajukan tuntutan tidak dengan sepengetahuan bekas Danjen Kopassus itu. Nicholay mengemukakan surat kuasa yg digenggamnya di tandatangani langsung oleh Prabowo-Sandiaga Uno pada 27 Juni 2019.

” Jika permintaan PAP yg ke-2 yg udah diterima serta teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 03 Juli 2019, dalam Permintaan No. 2 P/PAP/2019, berdasar pada Surat Kuasa langsung dari prinsipal yg ditanda angani oleh capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi, ” kata Nicholay dalam info tercatat, Kamis (11/7/2019) .

Di bawah ini info komplet dari kuasa hukum Prabowo-Sandiaga :

Menanggapi kabar berita yg simpang siur berkenaan Permintaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yg tengah di ajukan oleh capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi terhadap Mahkamah Agung RI. Jadi butuh kami berikan perihal sebagaimana berikut :

1. Permintaan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) Pada Pemilu Presiden serta Wakil Presiden Tahun 2019 yg pertama Terhadap Mahkamah Agung RI dalam Permintaan No. 1 P/PAP/2019, pada tanggal 31 Mei 2019, Yg udah diputus oleh Mahkamah Agung RI, pada utamanya dalam amar keputusan menyebutkan permintaan tak diterima NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena terdapatnya cacat resmi ialah legal standing dari Pemohon sebelumnya Djoko Santoso serta Ahmad Hanafi Rais.

2. Jika Keputusan Mahkamah Agung RI pada Permintaan No. 1 P/PAP/2019 itu bukan tidak diterima seperti yg sekian lama ini tersebar dalam kabar berita, tapi Permintaan itu NO atau mungkin tidak diterima, karena terdapatnya cacat resmi serta atau kekurangan ketentuan resmi lewat cara yuridis ialah soal legal standing Pemohon, serta sehabis legal standing Pemohon ditambahkan serta atau dirubah dengan surat kuasa dari prinsipal dengan cara langsung dalam soal ini Capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi, jadi Permintaan bisa di ajukan kembali.

3. Jika permintaan PAP yg ke-2 yg udah diterima serta teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 03 Juli 2019, dalam Permintaan No. 2 P/PAP/2019, berdasar pada surat kuasa langsung dari prinsipal yg ditanda tangani oleh Capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi dengan memberikannya Kuasa spesial pada Kuasa Hukumnya Nicholay Aprilindo, SH, MH, MM serta Hidayat Bostam, SH dalam kapasitasnya jadi Masyarakat Negara Indonesia yg profesinya jadi Advokat & Konsultan Hukum, seperti tertuang di dalam Surat Kuasa No. 01/P-S/V/2019 tertanggal 27 Juni 2019 yg ditanda tangani dengan cara langsung Prabowo-Sandi di atas materai Rp 6000 dengan ditonton oleh Hashim S. Djojohadikusumo bertindak sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Perihal tercantum di atas untuk meluruskan kabar berita yg salah yg menyebutkan jika Permintaan PAP yg ke-2 pada Mahkamah Agung RI tidak dengan sepengetahuan Prabowo-Sandi.

4. Jika Permintaan PAP yg disebut merupakan bukan Kasasi, tapi adalah Permintaan terhadap Mahkamah Agung RI untuk mengecek Pelanggaran Administratif Pemilu lewat cara TSM Penentuan Umum Presiden serta Wakil Presiden atas Keputusan Pendahuluan Bawaslu Nomer : No. 01/LP/PP/ADM. TSM/RI/00. 00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019. Sesudah itu butuh kami berikan jika basic hukum mengajukan PAP itu merupakan berdasar pada ketetapan Ketetapan Perundang-undangan yg ada sama seperti udah kami katakan di Permintaan PAP kami pada Mahkamah Agung RI.

Sampai-sampai tak dapat dijelaskan Permintaan itu kadaluarsa serta atau melalui waktu.

Disamping itu Permintaan ke-2 dari PAP itu dengan No. 2 P/PAP/2019, tidak bisa dijelaskan ” Nebis in Idem ” sebab dalam permintaan A quo Mahkamah Agung RI belum mengecek Inti Permintaan/Materi Permintaan, Mahkamah Agung RI baru mengecek ketentuan resmi terutamanya berkenaan Legal Standing Pemohon kemudian memberikannya Keputusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena legal standing Pemohon yg cacat resmi.

5. Jika Bawaslu bukan ” Pengadilan tingkat pertama ” , sebab Bawaslu bukan Tubuh atau Instansi Peradilan atau Instansi Peradilan spesial, tapi Bawaslu merupakan Tubuh Pelaksana Pemilu yg memiliki fungsi jadi Pengawas serta dikasih wewenang oleh Undang-undang Pemilu untuk terima Laporan Pelanggaran Pemilu, mengecek serta hendak memutuskan Laporan, dan memberikannya referensi terhadap KPU atas keputusan Laporan Bawaslu.

Dengan begitu Bawaslu tidak bisa dipersamakan dengan Instansi Peradilan seperti Pengadilan Negeri, sebab Bawaslu tak ada di area UU Mahkamah Agung serta atau UU Kekuasaan Kehakiman.

6. Jika oleh sebab Bawaslu dalam Keputusan Pendahuluan No. No. 01/LP/PP/ADM. TSM/RI/00. 00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, tak terima Laporan Pelapor Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais dengan argumen otoritas alat bukti. Serta atas Keputusan Pendahuluan Bawaslu itu tak ada Ketentuan KPU untuk menindak lanjuti Keputusan Pendahuluan Bawaslu, jadi Laporan Pelapor Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais berhenti hingga pada Keputusan Pendahuluan Bawaslu No. 01/LP/PP/ADM. TSM/RI/00. 00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019.

7. Jika dengan tak terdapatnya Keputusan Hukum pada Laporan Pelapor sama seperti tercantum diatas, jadi Pelapor (dalam soal laporan ke Bawaslu) Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais ajukan Permintaan PAP No. 1 P/PAP/2019 ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 31 Mei 2019. Kemudian ketimbang itu pada tanggal 26 Juni 2019, Mahkamah Agung RI keluarkan Keputusan Nomer 1 P/PAP/2019, Yg pada utamanya dalam amar keputusan Mahkamah Agung tak terima permintaan Pemohon Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais, dengan alasan cacat resmi ialah jika legal standing dari Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais bukan jadi Pemohon Prinsipal.

8. Jika berdasar pada Keputusan Mahkamah Agung Nomer 1 P/PAP/2019 yg tak terima Permintaan Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais karena soal resmi yuridisnya ialah perihal legal standing dari Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais bukan jadi Pemohon Prinsipal, jadi masa keputusan Mahkamah Agung RI itu, untuk mendapat Keputusan Hukum serta Keadilan, jadi Pemohon Prinsipal dalam soal ini Capres-Cawapres 02 ajukan Permintaan PAP pada Mahkamah Agung RI, serta Permintaan PAP diterima dan diregister oleh Panitera Mahkamah Agung RI dengan Nomer Daftar Permintaan : 2 P/PAP/2019.

9. Jika Permintaan PAP pada Mahkamah Agung RI. Bukan adalah KASASI karena rasa tak bahagia pada keputusan PHPU MK tertanggal 27 Juni 2019, namun Permintaan PAP dari Prabowo-Sandi itu merupakan menindak lanjuti usaha hukum pada Laporan TSM sebelumnya yg di ajukan oleh Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais, pada Keputusan Pendahuluan Bawaslu RI No. No. 01/LP/PP/ADM. TSM/RI/00. 00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, serta Permintaan PAP terhadap Mahkamah Agung RI yg di ajukan oleh Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomer 1 P/PAP/2019 tertanggal 26 Juni 2019.

10. Jika untuk mendapat keputusan hukum serta keadilan merupakan hak tiap-tiap masyarakat negara untuk lakukan usaha hukum sesuai yg udah ditetapkan oleh perundang-undangan yg berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Meski langit roboh, hukum serta keadilan harus ditegakkan.

” TIADA KEBENARAN YANG MENDUA. “

Demikian perihal yg butuh kami berikan untuk meluruskan kabar berita yg simpang siur dan opini-opini yg menjerumuskan perihal Permintaan PAP Capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi pada Mahkamah Agung RI.

Kuasa Hukum Pemohon :
Nicholay Aprilindo.
Hidayat Bostam.

About penulis77