Home / Berita Umum / Wali Kota Semarang Dilaporkan Bawaslu Diduga Gelar Kampanye Untuk Jokowi

Wali Kota Semarang Dilaporkan Bawaslu Diduga Gelar Kampanye Untuk Jokowi

Wali Kota Semarang Dilaporkan Bawaslu Diduga Gelar Kampanye Untuk Jokowi – Golongan Advokat Bela Keadilan (Abeka) menyampaikan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi ke Bawaslu Kota Semarang, Kamis (21/3). Hendi diberitahukan lantaran dikira mengadakan kampanye buat Jokowi-Amin pada seminar perihal Wacana Berkebangsaan di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), Sabtu (16/3).

“Jadi kesibukan itu nyatanya deklarasi dari banyak peserta seminar yaitu guru-guru agama Islam untuk junjung kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Utamanya ada kampanye calon petahana, ini telah penyalahgunaan otoritas,” kata Anggota Abeka Aditya Surya Kurniawan, Kamis (21/3).

Ia menyebutkan dalam kesibukan itu mestinya deklarasi suport Jokowi tak bisa dijalankan. Mengingat, Hendi yg hadir acara itu tetap berstatus Wali Kota Semarang. Terkecuali itu ikut didatangi petinggi Instrumen Sipil Negara (ASN) yaitu Kementerian Agama, serta memakai layanan Pemerintah.

“Layanan TBRS itu punya Pemkot, Walikota jadi petinggi negara, ASN, serta yg turut serta dalam kesibukan itu terancam Clausal 280 ayat 1 serta ayat 2 UU No.7/2017 perihal Pemilu kalau petinggi negara, struktural, atau ASN dilarang ikuti kesibukan yg ke arah pada keterpihakan pada peserta pemilu. Larang itu pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang pada ASN,” tuturnya.

Aditya memandang acara itu ikut punya harapan berlangsungnya tindak pidana pemilu lantaran diselenggarakan dengan sertakan banyak siswa sekolah yg umurnya belum pula penuhi ketentuan.

“Jelas melanggar banyak dalam kesibukan ini keterkaitannya dengan siswa sekolah yg belum pula mempunyai hak pilih sama dengan yg dirapikan dalam Clausal 280 ayat 1 huruf h serta Clausal 280 ayat 2 huruf k serta Clausal 280 ayat 4 UU Pemilu,” tutupnya.

Untuk didapati, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kota Semarang serta Siswa-Siswi Rohani Islam (Rohis) SMA-SMK se-Kota Semarang bergabung pada Sabtu (16/3). Mereka dengan cara teristimewa berhimpun untuk lakukan deklarasi menampik tegaknya mengerti khilafah di Indonesia. Tidak cuma itu, mereka lantas dengan tegas menyebutkan diri memberi dukungan kepemimpinan Jokowi jadi Presiden Indonesia.

Berada di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Kota Semarang, deklarasi itu memperoleh suport dari Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Dalam peluang itu, pembacaan deklarasi di pimpin oleh perwakilan AGPAII, M Rofi’i serta Dina Al Hida dari perwakilan Rohis SMA Kota Semarang. Pembacaan deklarasi dibarengi oleh semuanya peserta yg datang.

“Kami DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Kota Semarang serta Rohis SMA-SMK Kota Semarang, memberi dukungan penuh kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo serta menampik skema negara khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI Harga Mati!” hebat mereka serentak.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi sendiri yg datang dalam peluang itu mengapresiasi sikap yg ditampakkan oleh guru pendidikan agama Islam berserta murid rohani Islam dari semuanya Kota Semarang itu.

“Alhamdulillah, barusan semuanya guru pendidikan agama Islam serta Rohis se-Kota Semarang memberikan menampik Indonesia jadikan negara khilafah. Ya berikut ini NKRI, kita telah hendak memutuskan dari era kemerdekaan jika basic negara kita Pancasila,” kata Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang itu.

Wakil Wali Kota Semarang ikut Diadukan

Awal mulanya, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu ikut diadukan Team Advokasi Pemenangan Prabowo-Sandiaga Propinsi Jawa Tengah ke Tubuh Pengawas Pemilu. Gunaryati diadukan lantaran dikira lakukan pelanggaran kampanye lantaran menguntungkan Joko Widodo- Ma’ruf Amin, Senin (11/3).

Anggota Team Advokasi BPN Prabowo-Sandi Jateng, Listiani menuturkan perkiraan pelanggaran pidana kampanye itu dijalankan pada Kamis (7/3) terus di aula Kecamatan Semarang Utara. Dalam pertemuannya Wakil Walikota berbarengan masyarakat didapati memberi pemberian dana transportasi pada pengurus RW.

“Itu telah melanggar peraturan kampanye, menggunakan layanan pemerintah, ikut buat pemberian uang pada 89 ketua RW, 9 kades, ibu-ibu penggerak PKK, FKK, tokoh agama, tokoh penduduk, ketua LPMK sampai ketua karang taruna jadi kecamatan,” kata Listiani, Senin (11/3).

Ia menyebutkan dalam acara itu, Wakil Walikota ikut lakukan kampanye dengan memberikan program kerja Paslon nomer urut 01. Gunaryati ikut menyebutkan kalimat ajak untuk anti menyebutkan nomer dua dan mengharapkan pilihan peserta seperti Wali Kota Semarang.

“Wawali mengarahkan untuk pelihara salah satunya peserta pemilu dengan memakai layanan pemerintah. Itu telah jelas melanggar clausal 282, 283, 306 ayat 2 serta clausal 547 Undang-undang no.7 tahun 2017,” tuturnya.

About admin